Menjaring Pemimpin Pancasilais Januari 10, 2011
Posted by komitenasionalindonesia in Uncategorized.add a comment
Oleh: Aliansi Nasional
Sejak Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai azas tunggal dengan dalih mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, namun dalam praktiknya semua kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan dasar negara tersebut. Maka, ketika rezim Suharto tumbang, Pancasila terkena dampaknya. Bahkan, sangat merugikan eksistensi ideologi negara yang dicetuskan Bung Karno, 1 Juni 1945 di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).
Hal ini diungkap Mun’im DZ Wakil Sekjen PB NU dalam diskusi reguler yang diselenggarakan Aliansi Nasional yang didukung: Lembaga Kajian dan Konsultasi Masyarakat (LKKM) Fisip Untag ’45 Jakarta, Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Laksamana Merah Putih, 7 Januari 2011 Wisma Daria, Jakarta Selatan.
(lebih…)
Indonesia Alami Krisis Ideologi Pancasila Januari 10, 2011
Posted by komitenasionalindonesia in Uncategorized.add a comment
Oleh : Janu Wijayanto
Setelah 65 tahun merdeka sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami krisis. Indikasi krisis dilihat dari banyaknya kesenjangan. Dari kesenjangan (disparitas) ekonomi yang mana konglomerasi banyak menguasai sektor ekonomi di Indonesia dan rakyat sebagian besar masih hidup susah, bahkan terjadi disparitas berpikir antara kaum intelektualnya yang jauh dari kesulitan rakyat. Krisis yang terus dialami telah akut hingga krisis ideologi Pancasila demikian terungkap dalam diskusi terbatas di Jakarta.
Diskusi terbatas yang diselenggarakan Aliansi Nasional yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat dan kaum muda di Jakarta ini berangkat dari panggilan jiwa beberapa anak muda yang peduli akan krisis yang tengah dialami Indonesia yang telah menciptakan suatu kondisi kehidupan bernegara yang dianggap telah menjauh dari track yang dibangun oleh para pendiri negara. (lebih…)
Demokrasi Instant, Lanjutkan? Juni 1, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Komunikasi, Politik.1 comment so far
Oleh: Girry Gemilang Sobar
Beberapa waktu yang lalu tersiarlah di media televisi, Iklan salahsatu capres dengan versi dari Sabang sampai Merauke, dengan menggunakan salahsatu jingle yang dimiliki oleh produk mie instant dengan prestasi top of mind product dari penilaiannya brand-nya. Jika kita amati secara teliti maka pesan yang disampaikan kurang lebih bisa dikorelasikan dengan banyak hal dalam kehidupan nyata. (lebih…)
ARTIS di DPR, Citra atau Penguatan Parlemen? Juni 1, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Politik, Uncategorized.1 comment so far
Oleh: Girry Gemilang Sobar
Kehadiran artis di parlemen merupakan warna tersendiri bagi performa DPR RI di masa mendatang. Partai Demokrat menyumbang 7 artis yang lolos ke parlemen, ini menepis rumors di masyarakat terhadap PAN yang dianggap sebagai partainya para artis, tapi justru Partai Demokrat lah yang menjadi penyumbang terbesar masuknya artis di parlemen. Bisa dibilang partai tersebut merupakan Partai pendahulu yang memasukan artis kedalam kancah politik, nama-nama seperti Angelina Sondakh, Adji Massaid dan Qomar sudah lebih dahulu duduk di kursi DPR periode 2004-2009. (lebih…)
Indonesia Tetap Strategis di Mata Jepang Juni 1, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Hubungan Internasional, Politik.add a comment
Oleh : Tim Global Future Institute(GFI)
Di mata Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia tetap punyanilai strategis di dalam pandangan para pembuat kebijakan luar negeri dan ekonomi Jepang.Tapi ironisnya, justru Indonesia yang gagal mengenali nilai dan kekuatan strategis dalam dirinya.
Begitulah penilaian yang sempat mencuat dalam diskusi terbatas yang diprakarsai oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) bersama Global Future Institutte. Kedua lembaga think-tank tersebut menghadirkan dua pembicara alumni Jepang Himawan dan Taufik. Diskusi yang digelar di Wisma Daria, Kebayoran Baru tersebut, juga mendapat kehormatan dengan hadirnya mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Majelis Luhur Taman Siswa Jenderal (purn) Tyasno Sudarto. (lebih…)
Pendidikan Nasional Di Tengah Krisis Konstitusi-Ketatanegaraan Mei 15, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Pendidikan.add a comment
Oleh: Giat Wahyudi
Berbeda dengan Prof. Dr. Soedijarto, M.A. dalam bukunya Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita (Kompas, 2009) yang mengapresiasi anggaran pendidikan nasional 20 persen sebagaimana termaktub dalam perubahan UUD 1945. Hal ini, bukan berarti saya tidak setuju perubahan UUD 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37, ayat 1 dan 2.[1]
Dalam pada itu, ketika Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) beberapa waktu lalu, memperkarakan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam perubahan UUD 1945, Pasal 31, ayat (4) ke Mahkamah Konstitusi, sebagai jurnalis –saya mempertanyakan dua perkara. Pertama, apa artinya pemenuhan anggaran pendidikan nasional 20 persen bila sistem pendidikan nasional tidak jejak di atas jatidiri bangsa? Kedua, bukankah perubahan UUD 1945 meski telah disyahkan oleh MPR RI tahun 2002, masih menuai protes? Padahal, kedudukan undang-undang dasar harus diterima secara bulat oleh setiap warga negaranya, conditio sine qua non (syarat mutlak yang harus ada) belum terpenuhi. (lebih…)
EVALUASI PROSES PEMILU 2009* April 18, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Hukum, Ketatanegaraan, Politik.add a comment
(Poin-poin evaluasi proses Pemilu Legislatif 2009)
Oleh Giat Wahyudi
- Kisruh Pemilu 2009 merupakan derivasi dari krisis konstitusi ketatanegaraan.
- Penyelenggaraan Pemilu 2009 merupakan perintah perubahan UUD 1945, Pasal 22 e.
- Sementara, dalam Tata Hukum Nasional sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2004, perubahan UUD 1945 sebagai bentuk putusan MPR tidak diatur atau tidak dikenal dalam hirarki hukum nasional.
- Semua ini menandakan penyelenggaraan negara yang ada sudah tidak lagi menempatkan NKRI sebagai negara hukum melainkan sebagai negara kekuasaan belaka.
- Dengan demikian meski Pemilu yang dilakukan sudah sangat melanggar aturan hukum, bahkan menggunakan ’DPT bodong’, tidak akan mendiskualifikasi hasil yang ada.
- Walau Pemilu cacat hukum dan menghasilkan rezim yang cacat hukum pula tidak menyurutkan keinginan dan kepentingan untuk menegakan negara kekuasaan melalui pemerintahan yang ada.
- Sesungguhnya kita tengah berhadapan dengan rezim kekuasaan, bukan rezim demokratis yang ditegakan diatas tata hukum.
- Maka jalan yang ditempuh sebagai rakyat dan warga bangsa kita berhak menarik mandat (wewenang kekuasaan) yang akan dan telah dilaksanakan melalui pemilu yang cacat hukum, dengan jalan, ekstra parlementer (sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, Pasal 28).
- Dengan demikian, segala putusan yang diambil oleh rezim yang berkuasa, dihadapkan dengan penolakan aspirasi rakyat, sebagai instansi tertinggi pengambil keputusan.
- Melalui jalan ini, partai-partai politik dan calon legislatif terpilih harus melihat lebih dalam kisruh Pemilu 2009 sebagai bagian dari krisis konstitusi ketatanegaraan, yang tidak bisa diselesaikan secara pragmatis, kompromis dan transaksional. Melainkan secara holistik dan mendasar demi kepentingan nasional jangka panjang.
*Pokok-pokok pikiran disampaikan dalam FGD KNI, 16 April 2009
Politik Transaksi Gantikan Politik Sebagai Sarana Perjuangan April 17, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Politik.add a comment
Oleh: Bob Randilawe, Pengamat Politik
Politik tanpa moral tentu tidak menyediakan tempat bagi penderitaan rakyatnya.”Pemimpin” sekarang ini nampaknya bukan cerminan kehendak rakyat dan cita-cita bangsanya. Politik kita juga seakan tidak hendak berubah ke ranah yang lebih mulia dan membanggakan, Masih asik dalam kenikmatan transaksional daripada mengutamakan keadilan dan kemauan publik.
Keputusan politik hanya ditentukan oleh kemampuan lobi-lobi uang dan kedekatan dengan penguasa. Templatenya masih sama dengan era orba dulu; siapa pemilik kuasa pastilah ia sulit disentuh hukum dan bisa bagi-bagi projek. (lebih…)
SUATU IHTISAR: Beberapa Temuan (yang membuat) Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945 Tidak Syah April 11, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Ketatanegaraan.add a comment
Beberapa Temuan yang layak menjadi pertimbangan, bahwa Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945 batal demi hukum dan mengakibatkan krisis konstitusi/krisis ketatanegaraan, sebagaimana dipaparkan dalam buku: Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2004 Makar Terhadap Negara (Menata Kembali Konstitusi Proklamasi) karya Giat Wahyudi, akan segera terlihat dalam ihtisar ini: (lebih…)
“KE-NGERI-AN” KOMUNIKASI MASSA SUBALTERN Februari 16, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Komunikasi.add a comment
Oleh: Bayquni*
Bagi sebagai orang mungkin mendengar kata ini akan sangat janggal apalagi kalau diucapkan, ”Subaltern”, sejenis binatang apakah itu, ataukah jenis pohon-pohonan yang saat ini sedang marak dijual belikan. Namun bila kita telusuri ternyata memiliki pemaknaan yang dalam, apalagi bila kata tersebut di terjemahkan diranah Indonesia yang nota bene sebagai negara ketiga dan merupakan empowering dari Negara-negara adikuasa.
Pemikiran Subaltern sebenarnya bukan serta merta muncul begitu saja, melainkan terlahir dari pemikiran seorang ahli teori post kolonial, dan lebih khusus dikenal sebagai ahli kajian subaltern (subaltern studies) yaitu Gayatri Chakravorty Spivak yang telah meluncurkan pemikiran “Can Subaltern Speak” pada tahun 1983. (lebih…)
komitenasionalindonesia.wordpress.com 