Demokrasi Instant, Lanjutkan? Juni 1, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Komunikasi, Politik.1 comment so far
Oleh: Girry Gemilang Sobar
Beberapa waktu yang lalu tersiarlah di media televisi, Iklan salahsatu capres dengan versi dari Sabang sampai Merauke, dengan menggunakan salahsatu jingle yang dimiliki oleh produk mie instant dengan prestasi top of mind product dari penilaiannya brand-nya. Jika kita amati secara teliti maka pesan yang disampaikan kurang lebih bisa dikorelasikan dengan banyak hal dalam kehidupan nyata. (lebih…)
ARTIS di DPR, Citra atau Penguatan Parlemen? Juni 1, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Politik, Uncategorized.1 comment so far
Oleh: Girry Gemilang Sobar
Kehadiran artis di parlemen merupakan warna tersendiri bagi performa DPR RI di masa mendatang. Partai Demokrat menyumbang 7 artis yang lolos ke parlemen, ini menepis rumors di masyarakat terhadap PAN yang dianggap sebagai partainya para artis, tapi justru Partai Demokrat lah yang menjadi penyumbang terbesar masuknya artis di parlemen. Bisa dibilang partai tersebut merupakan Partai pendahulu yang memasukan artis kedalam kancah politik, nama-nama seperti Angelina Sondakh, Adji Massaid dan Qomar sudah lebih dahulu duduk di kursi DPR periode 2004-2009. (lebih…)
Indonesia Tetap Strategis di Mata Jepang Juni 1, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Hubungan Internasional, Politik.add a comment
Oleh : Tim Global Future Institute(GFI)
Di mata Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia tetap punyanilai strategis di dalam pandangan para pembuat kebijakan luar negeri dan ekonomi Jepang.Tapi ironisnya, justru Indonesia yang gagal mengenali nilai dan kekuatan strategis dalam dirinya.
Begitulah penilaian yang sempat mencuat dalam diskusi terbatas yang diprakarsai oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) bersama Global Future Institutte. Kedua lembaga think-tank tersebut menghadirkan dua pembicara alumni Jepang Himawan dan Taufik. Diskusi yang digelar di Wisma Daria, Kebayoran Baru tersebut, juga mendapat kehormatan dengan hadirnya mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Majelis Luhur Taman Siswa Jenderal (purn) Tyasno Sudarto. (lebih…)
EVALUASI PROSES PEMILU 2009* April 18, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Hukum, Ketatanegaraan, Politik.add a comment
(Poin-poin evaluasi proses Pemilu Legislatif 2009)
Oleh Giat Wahyudi
- Kisruh Pemilu 2009 merupakan derivasi dari krisis konstitusi ketatanegaraan.
- Penyelenggaraan Pemilu 2009 merupakan perintah perubahan UUD 1945, Pasal 22 e.
- Sementara, dalam Tata Hukum Nasional sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2004, perubahan UUD 1945 sebagai bentuk putusan MPR tidak diatur atau tidak dikenal dalam hirarki hukum nasional.
- Semua ini menandakan penyelenggaraan negara yang ada sudah tidak lagi menempatkan NKRI sebagai negara hukum melainkan sebagai negara kekuasaan belaka.
- Dengan demikian meski Pemilu yang dilakukan sudah sangat melanggar aturan hukum, bahkan menggunakan ’DPT bodong’, tidak akan mendiskualifikasi hasil yang ada.
- Walau Pemilu cacat hukum dan menghasilkan rezim yang cacat hukum pula tidak menyurutkan keinginan dan kepentingan untuk menegakan negara kekuasaan melalui pemerintahan yang ada.
- Sesungguhnya kita tengah berhadapan dengan rezim kekuasaan, bukan rezim demokratis yang ditegakan diatas tata hukum.
- Maka jalan yang ditempuh sebagai rakyat dan warga bangsa kita berhak menarik mandat (wewenang kekuasaan) yang akan dan telah dilaksanakan melalui pemilu yang cacat hukum, dengan jalan, ekstra parlementer (sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, Pasal 28).
- Dengan demikian, segala putusan yang diambil oleh rezim yang berkuasa, dihadapkan dengan penolakan aspirasi rakyat, sebagai instansi tertinggi pengambil keputusan.
- Melalui jalan ini, partai-partai politik dan calon legislatif terpilih harus melihat lebih dalam kisruh Pemilu 2009 sebagai bagian dari krisis konstitusi ketatanegaraan, yang tidak bisa diselesaikan secara pragmatis, kompromis dan transaksional. Melainkan secara holistik dan mendasar demi kepentingan nasional jangka panjang.
*Pokok-pokok pikiran disampaikan dalam FGD KNI, 16 April 2009
Politik Transaksi Gantikan Politik Sebagai Sarana Perjuangan April 17, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Politik.add a comment
Oleh: Bob Randilawe, Pengamat Politik
Politik tanpa moral tentu tidak menyediakan tempat bagi penderitaan rakyatnya.”Pemimpin” sekarang ini nampaknya bukan cerminan kehendak rakyat dan cita-cita bangsanya. Politik kita juga seakan tidak hendak berubah ke ranah yang lebih mulia dan membanggakan, Masih asik dalam kenikmatan transaksional daripada mengutamakan keadilan dan kemauan publik.
Keputusan politik hanya ditentukan oleh kemampuan lobi-lobi uang dan kedekatan dengan penguasa. Templatenya masih sama dengan era orba dulu; siapa pemilik kuasa pastilah ia sulit disentuh hukum dan bisa bagi-bagi projek. (lebih…)
BERAPA LAGI ONGKOS DEMOKRASI YANG DIKELUARKAN? Februari 11, 2009
Posted by komitenasionalindonesia in Politik.add a comment
Oleh: Giat Wahyudi
Begawan konstitusi Sri Soemantri berpendapat, perubahan UUD 1945 harus menjangkau keperluan jangka panjang dan kepentingan nasional. Tapi, apa yang terjadi? Seperti ditengarai Mantan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Daoed Yoesoef, sebagai bangsa kita telah terjangkit miopia temporal, sehinga kurang mampu melihat permasalahan yang dihadapi dalam perspektif jangka panjang. Tak pelak, sebagai bangsa kita menjadi sangat pragmatis, terbelenggu kepentingan sesaat dan mengabaikan hari esok.
Mengedapankan kepentingan nasional berarti mengusung kebersamaan, bergotong royong, holopis kuntul baris. Agar tak satu pun warga bangsa dan atawa kelompok (tertentu) tertinggal, apalagi menjadi korban dalam dinamika kehidupan nasional. Akan halnya proses demokrasi, rakyat bukan komoditi politik yang layak dimobilisir untuk kepentingan elit tertentu, setelah itu dibiarkan hidup dalam garis kemiskinan. (lebih…)
komitenasionalindonesia.wordpress.com 