Sejak Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai azas tunggal dengan dalih mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen, namun dalam praktiknya semua kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan dasar negara tersebut. Maka, ketika rezim Suharto tumbang, Pancasila terkena dampaknya. Bahkan, sangat merugikan eksistensi ideologi negara yang dicetuskan Bung Karno, 1 Juni 1945 di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Hal ini diungkap Mun’im DZ Wakil Sekjen PB NU dalam diskusi reguler yang diselenggarakan Aliansi Nasional yang didukung: Lembaga Kajian dan Konsultasi Masyarakat (LKKM) Fisip Untag ’45 Jakarta, Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Laksamana Merah Putih, 7 Januari 2011 Wisma Daria, Jakarta Selatan.

“Pancasila harus diletakan secara filosofis, historis dan praksis”, ujar Karyono koordinator dan jurubicara Aliansi Nasional. “Untuk itu kita memerlukan pemurnian terhadap Pancasila dari pelbagai penyimpangan yang berlangsung selama ini,” demikian Wakil Sekjen PB NU menambahkan.

Bagaimana caranya? Menurut Mun’im diperlukan penggalian sejarah pemikiran Indonesia modern yang digagas sejak masa pergerakan nasional. Pemikiran para tokoh semasa itu, dari mulai H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Hadjar Dewantara, Bung Karno, Hatta, dan generasi semasanya itu, harus menjadi kurikulum pendidikan nasional.

“Ketika dunia pendidikan nasional kita abai terhadap pemikiran para tokoh pergerakan nasional yang telah meletakan dasar-dasar Indonesia modern, qua jati diri bangsa,  maka mustahil menempatkan Pancasila secara filosofis, historis dan praksis”, imbuh Mun’im.

Mun’im menilai bahwa selama ini Pancasila sekadar gincu kekuasaan. Niscaya dibutuhkan kekuatan kultural untuk mengawal, mensosialisasikan dan menegakan Pancasila. Dengan begitu, kekuasaan yang menggunakan Pancasila sebagai kedok, akan mengalami desakralisasi dan wibawanya pun pudar dihadapan rakyat. Demikian kesimpulan yang bisa diangkat dari Forum Aliansi Nasional.

Sementara, Hendrajit dari Komite Nasional Indonesia yang memimpin jalannya diskusi, menambahkan, “Secara pragmatis (jangka pendek) kita harus melakukan konsolidasi demokrasi, yaitu menjaring kekuatan massa dan tokoh yang berani mengamalkan Pancasila, tanpa upaya ini apa yang kita lakukan sekarang,  sia-sia.”

Menurut Karyono, Aliansi Nasional telah membentuk Panitia Kecil yang  memantau dan melakukan investigasi terhadap basis massa dan tokoh-tokoh yang memiliki kecenderungan Pancasilais, dalam arti filosofis, historis dan praksis. Hal ini dilakukan  untuk menghadapi pelbagai peristiwa dan kemungkinan yang akan terjadi, seperti pergeseran kekuasaan yang belum pada waktunya.

Setelah 65 tahun merdeka sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami krisis. Indikasi krisis dilihat dari banyaknya kesenjangan. Dari kesenjangan (disparitas) ekonomi yang mana konglomerasi banyak menguasai sektor ekonomi di Indonesia dan rakyat sebagian besar masih hidup susah, bahkan terjadi disparitas berpikir antara kaum intelektualnya yang jauh dari kesulitan rakyat. Krisis yang terus dialami telah akut hingga krisis ideologi Pancasila demikian terungkap dalam diskusi terbatas di Jakarta.

Diskusi terbatas yang diselenggarakan Aliansi Nasional yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat dan kaum muda di Jakarta ini berangkat dari panggilan jiwa beberapa anak muda yang peduli akan krisis yang tengah dialami Indonesia yang telah menciptakan suatu kondisi kehidupan bernegara yang dianggap telah menjauh dari track yang dibangun oleh para pendiri negara.

Dalam pemaparannya yang ditanggapi secara partisipatif oleh peserta diskusi, salah seorang pemrasaran, Munim DZ (Wakil Sekjen PBNU), banyak menyoroti hilangnya jati diri dan semangat kebangsaan di Indonesia. Dalam cerminan perilaku sehari-hari, baik dari kehidupan masyarakat maupaun perilaku elit berkuasanya mulai terasa gejala hilangnya jati diri masyarakat Indonesia. Perilaku elit misalnya lebih mendewakan voting dalam setiap pengambilan keputusan, mengabaikan kepemimpinan, dan kebaikan hikmah yang tercermin dalam mufakat. Anak muda juga mulai melupakan kesenian dan budaya atau tradisi pribumi. Mahasiswa lebih mendahulukan analisa modern dan tak tertarik pada local genius dan kearifan dari bumi Indonesia.

Moderator diskusi, Hendrajit yang sekaligus penulis buku Tangan Tangan Amerika banyak melakukan elaborasi atas pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam diskusi terbatas. Faktor keterpanggilan menjadi faktor penting untuk dijadikan stimulan yang membangkitkan kesadaran bersama melalui pendidikan kader.

Diskusi selanjutnya masih akan terus dilanjutkan oleh Aliansi Nasional secara roadshow dengan tema yang masih sama “Menjaring Pemimpin yang Berani Mengamalkan Pancasila”. Sebuah tema yang optimistik di tengah krisis ideologi Pancasila yang dialami Indonesia. Beberapa tokoh nasional akan diundang untuk turut memberikan pemikirannya menyikapi krisis yang ada. Masih adakah “pemimpin” yang bisa menjawab ekspektasi itu? (*)

Sumber: Kabar Indonesia

Beberapa waktu yang lalu tersiarlah di media televisi, Iklan salahsatu capres dengan versi dari Sabang sampai Merauke, dengan menggunakan salahsatu jingle yang dimiliki oleh produk mie instant dengan prestasi top of mind product dari penilaiannya brand-nya. Jika kita amati secara teliti maka pesan yang disampaikan kurang lebih bisa dikorelasikan dengan banyak hal dalam kehidupan nyata.

Keterlibatan Mike Idol mengingatkan kita pada ajang kontestasi artis bidang tarik suara. Ajang kontes menjadi tren di Indonesia, seperti pemilihan putri Indonesia, Indonesia Idol. Belakangan memang trend Idol, ditujukan untuk mencari talenta di bidang seni seperti band dan penyanyi. Ribuan orang peminat dari seluruh Indonesia bersaing untuk menjadi yang terbaik. Maka terpilihlah beberapa nama seperti Ikhsan, Mike dan lain-lain, yang kini lebih dikenal sebagai artis penyanyi di Indonesia. Dalam prosesnya pemilihan tersebut memang melibatkan paartisipasi publik untuk menguji kompetensi mereka, tapi belakang terbuka sedikit demi sedikit berbagai kerancuan dan keanehan ajang kompetisi dimaksud. Karena mereka terpilih melalui polling melalui sms yang dikirim publik. Bukan itu saja, pihak penyelenggara juga terkesan men-design atau mengarahkan kepada satu nama untuk menjadi pemenang, dengan latar belakang ekonomi dan pertimbangan lainnya. Contoh kegagalan penyelenggara Indonesia Idol, adalah Aris yang berasal dari lingkungan pengamen yang terjebak pada eforia keartisan yang cenderung menjadikan dia tidak total di bidang bersangkutan.

Mike Idol merupakan hasil dari polling publik. Dimana tren polling juga sudah merambah dunia politik melalui polling-polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei politik yang mengklaim menjadi salahsatu faktor pendukung utama dalam kontestasi politik, dari pemilihan kepala daerah, pemilihan partai politik hingga pemilihan presiden 2009 ini. Tanpa sedikit keraguan dari publik, bahkan para pelaku politik pun takjub dengan polling. Sehat kah demokrasi kita jika proses demokrasi hanya ditentukan kemenangannya hanya dengan polling? Bisa jadi publik dan pelaku politik, paling tidak sudah menganggap polling menjadi tolak ukur dalam kemenangan politiknya, tetapi dimana unsur uji kompetensi dan kelayakannya? Memang politik lebih menganut pada teori kecenderungan, dimana hasil polling menjadi tolak ukur keberhasilan tanpa ada usaha memberikan pendidikan politik yang baik di Indonesia.

Salahsatu faktor hasil polling, lagi-lagi terkait dengan masalah kepopuleran semata, karena figur yang cantik (red. mirip-mirip artis sinetron), baik tutur katanya dan polesan citra lainnya. Padahal dibalik kepopuleran tersebut hanya menghasilkan kemenangan yang semu atau tidak mengakar.

Terlepas dari unsur kreatif atau tidak, yang jelas banyak sekali pesan yang benar-benar semu. Diantaranya publik sudah melekat dengan produk mie instant, dengan tujuan capres yang diusung pun memiliki harapan sebagai tokoh yang melekat di hati pemilihnya. Tapi jika dikaitkan dengan hal-hal yang berbau instan, sudah pasti akan menghasilkan kebijakan yang instan juga. Instan karena ketokohannya bersifat semu dan program yang dijanjikan cenderung semu, karena polesan pencitraan yang sangat dangkal. Bisa juga ditafsirkan bahwa produk tersebut merupakan jawaban dari situasi ketahanan pangan yang ada, misalnya karena mahalnya makanan pokok seperti beras atau memang Indonesia saat ini tengah mengalami kelangkaan beras, karena stok beras kita berkurang akibat ekspor beras.

Jika logika bisnis ini yang digunakan, tentunya sangat menguntungkan pihak produsen mie instant karena pelaku usaha di sektor usaha yang bersangkutan memiliki harapan yang besar terhadap calon presiden dimaksud. Tetapi hal ini juga sangat bertentangan dengan iklim usaha kita, karena produsen tersebut merupakan produsen yang mendominasi industri bersangkutan. Produsen yang dominan tentunya memiliki kelemahan, selain melakukan hambatan kepada pesaing usaha yang potensial dengan merusak pasar pada sektor bersangkutan. Pasar yang rusak akan mengakibatkan iklim investasi yang tidak sehat, sehingga investasi menjadi enggan untuk masuk kedalam pasar bersangkutan karena dominasi pelaku usaha yang juga memiliki kedekatan dengan salahsatu calon presiden.

Demikian halnya dengan demokrasi instan yang ditawarkan dalam pesan iklan tersebut, jika demokrasi tersebut instant tentunya berdampak pada tidak sehatnya bangsa ini di berbagai sektor. Lanjutkan?

Kehadiran artis di parlemen merupakan warna tersendiri bagi performa DPR RI di masa mendatang. Partai Demokrat menyumbang 7 artis yang lolos ke parlemen, ini menepis rumors di masyarakat terhadap PAN yang dianggap sebagai partainya para artis, tapi justru Partai Demokrat lah yang menjadi penyumbang terbesar masuknya artis di parlemen. Bisa dibilang partai tersebut merupakan Partai pendahulu yang memasukan artis kedalam kancah politik, nama-nama seperti Angelina Sondakh, Adji Massaid dan Qomar sudah lebih dahulu duduk di kursi DPR periode 2004-2009.

Angelina Sondakh dan Qomar sebelumnya pernah duduk di komisi X DPR RI (Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, Perfilman, Kebudayaan, dan Perpustakaan). Meskipun latar belakang keartisannya menjadi modal untuk sebagai keberpihakannya kepada dunia seni, akan tetapi belum mampu memberikan added value terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan dunia seni. Seperti RUU Perfilman yang hampir 8 tahun terkatung-katung di komisi X. Artis pendahulu lainnya, Adji Massaid yang pernah duduk di komisi V (Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan & Kawasan Tertinggal, Badan Meteorologi & Geofisika, dan Badan Sar Nasional), dan secara umum komisi V ini membidangi kebijakan yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Diantaranya dibahas mengenai RUU Penerbangan, RUU Lalu lintas dan Angkutan Jalan, RUU Transportasi, yang juga belum rampung.

Pendatang baru dari kalangan artis seperti Eko Patrio, Primus Yustisio juga turut meramaikan parlemen Indonesia. Beberapa hal yang patut dicatat dari Eko Patrio misalnya, ia akan tetap menjadikan dunia keartisannya sebagai pekerjaan utama, dan anggota DPR RI dijadikannya sebagai sampingan. Sementara Primus Yustisio yang gagal dalam pencalonannya sebagai Wakil Bupati Subang, target keanggotaannya di parlemen adalah untuk memperbaiki jalan di daerah pemilihannya. Sangat memprihatinkan visi dari kedua artis tersebut, pasalnya keanggotaan DPR RI bukanlah tanggungjawab sebagai profesi melainkan tanggungjawab amanah yang diberikan masyarakat mengenai keberpihakannya dalam kebijakan yang pro masyarakat, dan kebijakan yang dibuat pun merupakan kebijakan sektoral yang berskala nasional, bukan dan tidak didasari oleh kebutuhan daerah pemilihannya belaka.

Sepertinya Komisi-komisi seperti Komisi V dan Komisi X merupakan pilihan para legislatif dari kalangan artis. Hal ini juga perlu dipertimbangkan oleh partai politik dalam mendistribusikan caleg terpilih, karena bidang-bidang terkait dengan budaya, pendidikan dan infrastruktur secara umum merupakan salah satu pilar tegaknya negara ini. Meskipun DPR RI kita merupakan lembaga perwakilan yang tengah melakukan pembenahan kinerja dan perilaku para anggotanya, tidak serta merta pembenahan dan pencitraan dilakukan dengan memposisikan orang-orang populer semata.

Caleg dari Kalangan Artis yang lolos ke Senayan*

Di mata Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia tetap punyanilai strategis di dalam pandangan para pembuat kebijakan luar negeri dan ekonomi Jepang.Tapi ironisnya, justru Indonesia yang gagal mengenali nilai dan kekuatan strategis dalam dirinya.

Begitulah penilaian yang sempat mencuat dalam diskusi terbatas yang diprakarsai oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) bersama Global Future Institutte. Kedua lembaga think-tank tersebut menghadirkan dua pembicara alumni Jepang Himawan dan Taufik. Diskusi yang digelar di Wisma Daria, Kebayoran Baru tersebut, juga mendapat kehormatan dengan hadirnya mantan Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Majelis Luhur Taman Siswa Jenderal (purn) Tyasno Sudarto.

Jepang memang punya alasan kuat menilai Indonesia sebagai kekuatan strategis di kawasan Asia Pasifik. Betapa tidak,70 persen peredaran barang ke seluruh dunia harus melewati perairan Indonesia. Demikian ungkap Himawan, alumni Internatioanal University of Nigata,Jepang, yang saat ini memegang jabatan cukup penting di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Tapi ya itu tadi. Nilai strategis Indonesia justru sama sekali tidak dikenali oleh para pemain kunci di Indonesia. Bayangkan saja, lanjut Himawan, justru Jepang lah yang tahu betul peta wilayah-wilayan Indonesia yang memiliki kandungan minyak yang ada di Indonesia. Himawan, yang oleh kerabat dekatnya kerap dipanggil Simon, daerah sekitar Ambalat yang sempat memicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, sebenarnya merupakan daerah yang memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi. Dan Jepang, dari awal sudah mengetahui hal tersebut.

Jepang Berharap Indonesia Lancarkan Revolusi
Isu lain yang tak kalah menarik diungkap oleh Taufik, juga alumni Jepang yang ikut serta dalam diskusi tersebut. Dalam pertemuannya dengan salah seorang politisi senior Jepang bernama Nakajima dan Sakurai, sempat muncul pendapat bahwa Jepang sangat berharap Indonesia akan bangkit kembali sebagai negara yang makmur dan sejahtera secara ekonomi. Semakin sejahtera rakyat Indonesia, produk-produk Jepang di Indonesia akan semakin laku.

Namun menurut Nakajima, sebagaimanana yang dikisahkan kembali oleh Taufik di hadapan KNI dan Global Future Institute, Indonesia tidak mungkin makmur dan sejahtera jika tidak melakukan perubahan-perubahah yang fundamental dan drastis di semua bidang.

Kelemahan mendasar Indonesia, menurut Nakajima, Indonesia sampai sekarang gagal bersinergi sehingga tidak berhasil mencapai target apa yang diinginkan.

Karena apa maunya pun, Indonesia tidak jelas.

Indonesia pasca Suharto memang membuat Jepang beralasan untuk resah. Di era pemerintahan Suharto yang berjalan selama 32 tahun, Jepang sangat senang karena dalam melakukan investasi hanya ada tiga pintu masuk: Sudjono Humardani, Mas Isma(Tokoh Kosgoro), dan Ginandjar Kartasasmita.

Tak heran jika Foreign Diriect Investment Jepang di Indonesia sempat berada pada urutan pertama di dunia. Sekarang, di era pasca Suharto, turun ke peringkat ketiga. Adanya banyak pintu masuk, malah bikin Jepang bingung tujuh keliling. Sehingga investasi Jepang di Indonesia yang sempat terbesar dibanding negara lain, sekarang sudah menurun.

Berbeda dengan Prof. Dr. Soedijarto, M.A. dalam bukunya Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita (Kompas, 2009) yang mengapresiasi anggaran pendidikan nasional 20 persen sebagaimana termaktub dalam perubahan UUD 1945. Hal ini, bukan berarti saya tidak setuju perubahan UUD 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37, ayat 1 dan 2.[1]

Dalam pada itu, ketika Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) beberapa waktu lalu, memperkarakan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam perubahan UUD 1945, Pasal 31, ayat (4) ke Mahkamah Konstitusi, sebagai jurnalis –saya mempertanyakan dua perkara. Pertama, apa artinya pemenuhan anggaran pendidikan nasional 20 persen bila sistem pendidikan nasional tidak jejak di atas jatidiri bangsa? Kedua, bukankah perubahan UUD 1945 meski telah disyahkan oleh MPR RI tahun 2002, masih menuai protes? Padahal, kedudukan undang-undang dasar harus diterima secara bulat oleh setiap warga negaranya,  conditio sine qua non (syarat mutlak yang harus ada) belum terpenuhi.

Terhadap perkara yang pertama, secara ideologi saya akan merujuk  pandangan Ki Hajar Dewantara (KHD). Mengapa? Galibnya, sebagai tokoh pergerakan, anggota BPUPKI dan PPKI yang turut merancang dan menetapkan UUD 1945; niscaya, KHD  mengetahui secara persis cita pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31, ayat (1) dan (2).

Menurut KHD, pendidikan adalah usaha untuk membangun kebudayaan. Dalam pada itu, terkait dengan UUD 1945, Pasal 32, bahwa: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Sedangkan dalam Penjelasan UUD 1945, dikatakan:

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayuaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Untuk memahami pernyataan konstitusional di atas, ada baiknya kita telusuri sejenak pemikiran KHD yang dikembangkan Taman Siswa. Menurut Ki Moh. Said, sedikit sekali yang memahami bahwa pendidikan menurut KHD merupakan usaha memajukan kebudayaan.

Hanya sedikit orang mengetahui bahwa Taman Siswa pertama-tama bermaksud merupakan suatu gerakan kebudayaan, dan bahwa sekolah hanya merupakan tempat gerakan ini dapat berjalan paling giat, satu sarana yang paling baik untuk mewujudkan gagasan Taman Siswa dalam masyarakat. Maka tiap sekolah Taman Siswa bercita-cita menjadi pusat kebudayaan.

Taman Siswa mulai berpikir dari fakta, bahwa manusia karena sifat kemanusiannya merupakan pencipta kebudayaan, dan dari keyakinan bahwa seorang manusia telah terpanggil sebagai pencipta kebudayaan untuk mengungkapkan apakah ia sebenarnya, dan dengan demikian ia memenuhi arti keberadaannya (Giat Wahyudi, hal: 70, 2007).

Bagaimana desain (strategi) kebudayaan menurut konsepsi pemikiran KHD?

Tampaknya, Penjelasan UUD 1945 mengacu pada apa yang dimaksud KHD dengan asas Trikon, yaitu: suatu kebudayaan harus memiliki benang merah (kontinu) dengan perjalanan sejarah suatu bangsa dan atawa masyarakatnya; selain itu suatu kebudayaan harus mampu beradabtasi (konvergensi: menerima, menyaring dan memberi) dengan nilai-nilai kebudayaan yang datang dari luar lingkungannya (kebudayaan asing); pada akhirnya suatu kebudayaan harus bersinggungan dengan pergaulan internasional (konsentris dalam kesejagatan semesta) tanpa kehilangan indentitasnya.

Dengan memanfaatkan titik kontinu (akar dari tradisi yang ada), perkembangan kebudayaan berjalan sinambung tanpa harus tercerabut dari lingkungan sosialnya. Namun, tetap terbuka dengan pengaruh luar yang bisa membawa kemajuan dan meningkatkan derajat kebangsaan yang akan dikembangkan. Hanya dengan cara ini, kebudayaan nasional secara mantap bergerak dinamis ke-titik konsentris (kesejagatan semesta), tanpa kehilangan jati diri. Demikian, tiga asas Trikon: kontinu, konvergen dan konsentris sebagai desain kebudayaan nasional.

Maka, ahistoris belaka, membangun pendidikan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan, Pasal 31, ayat (1) dan (2) zonder memperhatikan Pasal 32 dan Penjelasan UUD 1945 via pemikiran KHD. Dalam buku karya Prof. Dr. Soedijarto, M.A. Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita, yang sedang kita bahas di sini, pemikiran KHD kurang mendapat perhatian yang saksama. Meski, dalam banyak hal pemikiran yang dilontarkan Prof. Dr. Soedijarto, M.A, bercorak nasional atawa bertema kebangsaan yang bersulur dari pidato lahirnya Pancasila oleh Bung Karno, 1 Juni 1945.

II

Di muka telah dikatakan, ada persoalan mengenai perubahan UUD 1945 yang kini (secara politik) menjadi landasan kehidupan benegara pascareformasi. Mempersoalkan perubahan UUD 1945 dewasa ini, dituding anti perubahan dan kemajuan. Bahkan, dinilai hendak memutar jarum sejarah kebelakang. Ini pandangan kaum sinister, tidak berpokok pada kaidah teori konstitusi.

Menurut teori konstitusi, UUD 1945 tergolong undang-undang dasar yang rijid dan tegar. Lantaran itu, cara mengubahnya pun tidak sama dengan cara membuat undang-undang dan atawa aturan yang ada di bawahnya. Dalam telaah guru besar hukum tata negara Universitas Pajajaran Bandung, Sri Sumantri, perubahan UUD 1945 harus diselenggarakan melalui Sidang Khusus, di luar sidang ini tidak syah (Sri Soemantri, hal: 256, 2006). Sedangkan perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali, tidak mengindahkan ketentuan tersebut.

Tentang hal ini, secara khusus, sebagai seorang jurnalis, saya berkesempatan menelisik risalah sidang MPR RI tahun 1999 – 2002, hasilnya, terdapat sembilan temuan, yaitu:

1. Susunan dan kedudukan MPR RI periode 1999 – 2004 melanggar UUD 1945, Pasal 2 ayat (1) Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1999;
2. Pimpinan MPR RI  melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 1999, Pasal 10 Jo. Tata Tertib MPR RI Tahun 1998, Pasal 21;
3. Pimpinan BP MPR RI melanggar Undang-Undang No 4 Tahun 1999, Pasal 10 Jo. Tata Tertib MPR RI Tahun 1998, Pasal 42;
4. BP MPR RI/PAH III/Komisi C tidak mendapat perintah melalui Tap MPR RI untuk melakukan perubahan UUD 1945;
5. Bentuk putusan Majelis berupa perubahan undang-undang dasar, tidak dikenal dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia;
6. Sidang Tahunan MPR RI tidak mengatur perubahan undang-undang dasar;
7. Naskah perubahan UUD 1945 tidak berderajat tinggi;
8. Pengundangan dalam Lembaran Negara (LN) baru dilakukan 13 Februari 2006;
9. Kajian komprehensif  Komisi Konstitusi tidak ditindaklanjuti.

Sembilan temuan ini telah disusun dalam buku bertajuk: Perubahan UUD 1945 Tahun 1999 – 2002 Makar Terhadap Negara (Menata Kembali Konstitusi Indonesia) dengan Kata Pengantar Prof. DR. H.R. Sri Soemantri M, SH. Penerbit Kaukus Parlemen Pancasila DPR RI dan Yayasan Ayo Bersatu, 2009.

Mengingat dan menimbang, bahwa setiap produk hukum terkait di dalamnya ada hukum formal dan hukum material, yaitu: prosedur dan substansi yang tidak boleh dilanggar dan bertentangan satu sama lain. Maka, ditinjau dari sisi prosedur, perubahan UUD 1945 cacat hukum. Dalam pada itu, substansi atawa materi yang dihasilkan tidak sah.

Tentang hal ini, secara teoritis pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Hardjono telah membukukan tesisnya dengan, fokus: legitimasi perubahan konstitusi, menyoal perubahan UUD 1945. Paparan kajiannya menempatkan perubahan UUD 1945 melanggar prosedur dan cacat hukum.

Memang, belakangan ini ada pendapat bahwa cacat prosedur dan atawa melanggar prosedur tidak serta merta membatalkan hasil dan atawa putusan. Pendapat ini acap digunakan untuk mendukung perubahan UUD 1945 yang cacat hukum. Pertanyaan yang mengemuka, bagaimana dengan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berfungsi mengadili kebijakan (putusan) pemerintah dari sisi prosedur? Mengapa PTUN tidak dibubarkan saja, bila suatu putusan melanggar prosedur tetap dianggap sah.

Apa artinya semua ini? Kedudukan perubahan UUD 1945 lemah secara hukum. Namun, mendapat dukungan kuat secara politik dari pemerintah, MPR RI, DPR RI, DPD, MA. MK, KY dan lembaga-lembaga negara lainnya; termasuk partai-partai politik yang tengah sempoyongan diterpa DPT bodong dan kisruh Pemilu 2009.

Meski perubahan UUD 1945 mendapat dukungan kuat secara politik. Namun, menyimpan “magma krisis” yang setiap saat bisa meletus. Perhatikan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencantumkan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia, nyata, tidak menempatkan perubahan UUD 1945 sebagai bentuk peraturan dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal, dalam Tata Tertib MPR RI Tahun 2004, ada dua bentuk putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum setara, yaitu: Undang-Undang Dasar dan Perubahan Undang-Undang Dasar.

Dengan tidak diundangkannya Perubahan UUD 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Maka, perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat UUD 1945 tidak dikenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensinya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi segenap warga negara di wilayah hukum NKRI. Demikian, kita tengah berada di wilayah krisis konstitusi-ketatanegaraan.

III

Bukan out of focus, bila dalam diskusi buku  yang bertajuk Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita, menyoal proses dan prosedur perubahan UUD 1945. Pasalnya, penulis buku ini  banyak merujuk pasal-pasal dan ayat-ayat dari perubahan UUD 1945 berserta derivasi peraturan yang ada di bawahnya.

Maksudnya bisa dipahami, bahwa arah pendidikan nasional harus berlandaskan pada konstitusi, sehingga mempunyai kedudukan yang kuat.  Sementara, secara prosedural, perubahan UUD 1945 yang kedudukannya oleh MPR RI disetarakan dengan undang-undang dasar, ditemukan cacat prosedur dan tidak syah.

Sejatinya, butir-butir pemikiran pendidikan yang dilontarkan Prof. Dr. Soedijarto, M.A. dalam buku ini sangat berguna dan bisa dijadikan rujukan bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Namun (untuk sementara?), tidak berpokok pada akar tunggang (konstitusi yang rijid dan tegar). Melainkan, dicangkokan pada akar serabut (konstitusi yang tidak berderajat tinggi ). Seumpama  pohon dengan akar serabut, maka, mudah tercerabut bila diterpa angin kencang, apalagi puting beliung.

Analogi di atas, mencoba menjawab pertanyaan, mengapa sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa, masih belum bisa berjalan? Meski, telah mendapat dukungan dari perubahan UUD 1945 yang menempatkan sekurangnya 20 persen dari anggaran belanja negara bagi dunia pendidikan. Bisa jadi, perkaranya, kedudukan hukum dari perubahan UUD 1945 masih bermasalah secara prosedural. Bahkan, telah menimbulkan krisis konstitusi-ketatanegaraan. Lantaran itu,  kehidupan konstitusional pun menjadi gamang dan ambigu. Bukankah, ketika pemerintah tidak mampu menjalankan amanat konstitusi seperti memenuhi 20 persen anggaran pendidikan, parlemen sudah bisa melakukan impeachement terhadap presiden.

Memang, untuk sementara angin masih sepoi-sepoi; layaknya anging mamiri.  Tapi, apa yang akan terjadi, bila kisruh Pemilu 2009 tidak bisa diatasi dan gagal membentuk rezim pemilu yang stabil? Tak pelak, kisruh Pemilu 2009 pun merupakan  bagian tak terpisahkan dari krisis konstitusi-ketatanegaraan.

Daftar Pustaka:

1. Prof Drs. C.S.T. Kansil, SH, Christine S.T. Kansil,SH.,M.H, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 10 Tahun 2004), Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
2. Giat Wahyudi, Sketsa Pemikiran Ki Hajar Dewantara, LKKM Fisip Untag 45 Jakarta, 2007.
3. ____________, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 – 2002 Makar Terhadap Negara (Menata Kembali Konstitusi Indonesia), Kaukus Parlemen Pancasila DPR RI dan Yayasan Ayo Bersatu, Jakarta, 2009.
4. Hardjono,SH,MH.,M.Fil, Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
5. KH. Dewantara, Bagian pertama: Pendidikan, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta 2004.
6. ____________, Bagian II: Kebudayaan, Majelis Luhur Taman Siswa, Yogyakarta,  1994.
7. Prof. Dr. Soedijarto, M.A, Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Kompas, Jakarta, 2009.
8. Prof. Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka, Gunung Agung, Jakarta, 1970.
9. Prof. DR.H.R.Sri Soemantri M. SH, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi, PT Alumni, Bandung, 2006

[1] Esai Pendidikan Kewarganegaraan, disampaikan dalam acara bedah buku karya Prof. Dr. Soedijarto, M.A. Judul: Arah dan Landasan Pendidikan Nasional Kita, Kompas, Jakarta, 2009. Penyelenggara Komisariat GMNI Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 12 Mei 2009.

[2] Wartawan/Kolomnis. Penulis buku: Sketsa Pemikiran Ki Hajar Dewantara Membangun Kembali Sistem Pendidikan Nasional, LKKM Fisip Untag ’45 Jakarta, 2007 dan Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 Makar Terhadap Negara (Menata Kembali Konstitusi Indonesia), Kaukus Parlemen Pancasila  dan Yayasan Ayo Bersatu, Jakarta, 2009. Pendiri dan aktif dalam Komite Nasional Indonesia.

[3] Mengenai perubahan UUD 1945 lihat Sri Soemantri, hal: 256, 2006. Bandingkan dengan Giat Wahyudi, hal: 81-95, 2009 dan Hardjono, hal: 201-213, 2009.

Oleh Giat Wahyudi

• Kisruh Pemilu 2009 merupakan derivasi dari krisis konstitusi ketatanegaraan.
• Penyelenggaraan Pemilu 2009 merupakan perintah perubahan UUD 1945, Pasal 22 e.
• Sementara, dalam Tata Hukum Nasional sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2004, perubahan UUD 1945 sebagai bentuk putusan MPR tidak diatur atau tidak dikenal dalam hirarki hukum nasional.
• Semua ini menandakan penyelenggaraan negara yang ada sudah tidak lagi menempatkan NKRI sebagai negara hukum melainkan sebagai negara kekuasaan belaka.
• Dengan demikian meski Pemilu yang dilakukan sudah sangat melanggar aturan hukum, bahkan menggunakan ’DPT bodong’, tidak akan mendiskualifikasi hasil yang ada.
• Walau Pemilu cacat hukum dan menghasilkan rezim yang cacat hukum pula tidak menyurutkan keinginan dan kepentingan untuk menegakan negara kekuasaan melalui pemerintahan yang ada.
• Sesungguhnya kita tengah berhadapan dengan rezim kekuasaan, bukan rezim demokratis yang ditegakan diatas tata hukum.
• Maka jalan yang ditempuh sebagai rakyat dan warga bangsa kita berhak menarik mandat (wewenang kekuasaan) yang akan dan telah dilaksanakan melalui pemilu yang cacat hukum, dengan jalan, ekstra parlementer (sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, Pasal 28).
• Dengan demikian, segala putusan yang diambil oleh rezim yang berkuasa, dihadapkan dengan penolakan aspirasi rakyat, sebagai instansi tertinggi pengambil keputusan.
• Melalui jalan ini, partai-partai politik dan calon legislatif terpilih harus melihat lebih dalam kisruh Pemilu 2009 sebagai bagian dari krisis konstitusi ketatanegaraan, yang tidak bisa diselesaikan secara pragmatis, kompromis dan transaksional. Melainkan secara holistik dan mendasar demi kepentingan nasional jangka panjang.

*Pokok-pokok pikiran disampaikan dalam FGD KNI, 16 April 2009

Politik tanpa moral tentu tidak menyediakan tempat bagi penderitaan rakyatnya.”Pemimpin” sekarang ini nampaknya bukan cerminan kehendak rakyat dan cita-cita bangsanya. Politik kita juga seakan tidak hendak berubah ke ranah yang lebih mulia dan membanggakan, Masih asik dalam kenikmatan transaksional daripada mengutamakan keadilan dan kemauan publik.

Keputusan politik hanya ditentukan oleh kemampuan lobi-lobi uang dan kedekatan dengan penguasa. Templatenya masih sama dengan era orba dulu; siapa pemilik kuasa pastilah ia sulit disentuh hukum dan bisa bagi-bagi projek.

Para politikus, apakah salon atau karbitan tak pernah merasa telah membuat jutaan orang bisa saja kehilangan harapan akibat kebijakan politik yang ikut ia iyakan. Mereka tak pernah menyadari bahwa mereka telah ikut membunuh harapan beberapa generasi yang berjuang untuk hidup lebih baik.

Selama ini, kemauan untuk berbagi rasa dengan rakyat tidak berubah dari pola jual-beli suara dan berbagi rupiah dari pada empati untuk melakukan perubahan lewat jalan politik parlementer. Penyebab ketidakpuasan dan kekecewaan publik terhadap partai dan parlemen sebenanrnya dipicu dari tabiat demikian itu. Orang bukan anti politik tapi anti perilaku politisi busuk, sehingga gebyah uyah anti terhadap institusi politik termasuk partai karena terimbas bau busuknya..

Inilah yang membuat publik yang masih memelihara akal sehat dan nilai-nilai bahwa politik adalah perjuangan, tetap bersorak menyambut hadirnya profan yang menawarkan jalan politik ekstra parlementer. Parpol dan pemilu adalah keharusan demokrasi bahkan sesuatu yang “fardhu ain” bagi tiap negara. Tapi karena itu tadi, ada pembusukan sistematis (political decay) terhadap institusi dan mekanisme demokrasi maka rusaklah persepsi publik atas itu semua, maka itu mayoritas pemilih ambil gampangnya dan enaknya saja; hayo rame-rame cari duit lewat pemilu, atau ngobjek didalam partai. Runyam…

TEMUAN KE 1

Susunan Dan Kedudukan MPR-RI

Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1998*

*Undang-Undang No. 4 tahun 1999 merupakan perintah UUD 1945 Khususnya Pasal 2 ayat (1)

Susunan Dan Kedudukan MPR-RI

Periode 1999-2004**

TEMUAN KE 2

Tata Cara Membuat putusan MPR RI

(Sebagaimana diatur Tata Tertib MPR RI Tahun 1998)

Pasal 98

(1) Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat

(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis.

(3) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah putusan Majelis yang

mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis.

Pasal 99

Pembuatan putusan Majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan pertangungjawaban Presiden/Mandataris dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis.

Pasal 100

Tingkat-tingkat pembicaraan seperti yang disebut Pasal 99 tersebut di atas adalah:

Tingkat I

Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil pembahasan tersebut merupakan rancangan putusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan tingkat II

Tingkat II

Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahulkui oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

Tingkat III

Pembahasan oleh Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada Tingkat III ini merupakan rancangan putusan Majelis.

Tingkat IV

Pengambilan Putusan oleh Rapat Paripurna Majelis setelah mendengar laporan Pimpinan Komisi/Panitia Ad Hoc Majelis bila mana perlu dengan kata akhir dari fraksi-fraksi.

Dalam Menerbitkan Tap MPR RI No.1/MPR/1999 mengenai Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI yang sebelumnya diatur dalam Tap MPR RI No. VII/MPR/1998, ternyata MPR RI periode 1999-2004 melanggar tatacara sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR RI Tahun 1998, Pasal 99 dan Pasal 100 sebagaimana dikutip di atas.

MENGAPA?

Ketika Majelis merumuskan dan memutuskan Ketetapan MPR RI tersebut (tertanggal 2 Oktober 1999), Fraksi-fraksi dan Badan Pekerja MPR RI belum dibentuk. Ke dua alat kelengkapan Majelis tersebut dibentuk pada 3 Oktober 1999 untuk Fraksi-fraksi di MPR dan 4 Oktober 1999 untuk Badan Pekerja MPR.

Selain itu, khusus untuk mengubah Peraturan Tata Tertib MPR telah diatur dalam:

Pasal 119

(1) Usul perubahan dan tambahan mengenai Ketetapan ini (Tap MPR mengenai Peraturan Tata Tertib MPR RI –dalam kurung penjelasan dari penulis) dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang Anggota yang ditandatangai oleh Pimpinan Fraksinya;

(2) Usul perubahan dan tambahan dalam pasal ini, ditandatangani oleh pengusul dan disertasi dengan penjelasan. Setelah diberi nomor pokok dan diperbanyak oleh Sekretariat Jenderal disampaikan kepasa Badan Pekerja Majelis.

Sementara, MPR RI Periode 1999-2004 dalam mengubah Tap MPR RI No. VII/MPR/1998 mengenai Peraturan Tata Tertib MPR RI, melakukannya cukup dengan membentuk Panitia 11 yang sama sekali tidak diatur dalam Tata Tertib MPR RI Tahun 1998.

Padahal, Tata Tertib MPR RI No. 1/MPR/1999 mengenai Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI yang sebelumnya diatur dalam Tap MPR RI No. VII/MPR/1998 merupakan landasan/rujukan bagi Keputusan MPR No. 2/MPR/1999 Tentang Fraksi-fraksi MPR RI; Keputusan MPR No. 3/MPR/1999 tentang Pimpinan MPR RI; Keputusan MPR No. 7/MPR/1999 tentang Pembentukan Badan Pekerja MPR RI dan beberapa keputusan lainnya. (Lihat Lampiran).

Pastinya, substansi/materi Keputusan MPR RI No.3/MPR/1999 mengenai Pimpinan Majelis bertentangan/melanggar UUD 1945, Pasal 2 ayat (1) Jo. Undang-undang No. 4 Tahun 1998 mengenai Susunan dan Kedudukan MPR RI, DPR RI dan DPRD, Pasal 9 dan Peraturan Tata Tertib MPR RI No VII/MPR/1998, Pasal 21. Sedangkan Susunan Pimpinan Badan Pekerja Majelis bertentangan/melanggar UUD 1945, Pasal; 2 ayat (1) Jo. Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Pasal 10 dan Peraturan Tata Tertib MPR Pasal 42; lihat Petikan di bawah ini:

Undang-Undang No. 4 Tahun 1999

Pasal 9

(1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah Anggota fraksi.

….

Pasal 10

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang MPR, Pimpinan MPR membentuk Badan Pekerja MPR.

(2) Susunan Anggota, tugas dan wewenang Badan pekereja MPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

Tata Tertib MPR RI Tahun 1998

Pasal 21

Pimpinan Majelis terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya lima orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.

Pasal 42

(1) Badan Pekerja Majelis dipimpin oleh unsur Pimpinan Fraksi Utusan Daerah sebagai Ketua dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Tetap Badan Pekerja Majelis yang mencerminkan fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

….

Tampak jelas, antara Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Pasal 9 dan Pasal 10 selaras dengan Peraturan Tata Tertib MPR RI Tahun 1998, Pasal 21 dan 42.

Dalam praktiknya, Pimpinan MPR RI terdiri atas satu orang Ketua dan tujuh orang Wakil Ketua. Sedangkan Badan Pekerja Majelis dijabat rangkap oleh Ketua MPR RI. Seperti termaktub dalam Tap MPR No. 1/MPR/1999 tentang Perubahan Kelima Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 21 dan Pasal 42. Seperti telah dipaparkan, proses perumusan Ketetapan Majelis seperti ini, bertantang/melanggar Peraturan Tata Tertib MPR RI Tahun 1998, Pasal 100 dan 119.

Berdasarkan temuan ke 1 dan ke 2, Susunan dan Kedudukan MPR RI Periode 1999-2004 melanggar tata hukum yang berlaku, sebagaimana dijelaskan di atas. Berarti kedudukan MPR RI periode 1999-2004 ilegal. Dengan demikian, semua putusan MPR RI batal demi hukum.

Akan hal itu, secara hukum, UUD 1945 (naskah asli) masih berlaku walau tidak mendapat dukungan politik dari penguasa (lembaga-lembaga negara) yang ada. Namun, masih menjadi acuan bagi masyarakat pada umumnya. Setidaknya, masyarakat belum banyak yang mengenal materi perubahan UUD 1945 yang dijalankan melalui kekuasan (politik) belaka.

TEMUAN KE 3

Utusan Daerah sebanyak 130 orang oleh Pimpinan MPR RI tidak dimasukan dalam Fraksi Utusan Daerah. Sebaiknya didistribusikan/diintegrasikan ke beberapa fraksi yang ada, seperti: Fraksi partai-partai politik dan Fraksi Utusan Golongan di MPR RI. Padahal, rekruitmen dan peruntukan terhadap Utusan Daerah berbeda dengan rekruitmen legislator dari partai politik dan Utusan Golongan.

Dalam pada itu, menempatkan Utusan Daerah pada fraksi di luar Utusan Daerah, bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan merupakan tindakan yang brutal. Karena ada desakan bertubi-tubi, maka, pada tahun 2001 Fraksi Utusan Daerah dibentuk dengan beranggotakan 46 orang, suatu jumlah yang masih jauh dari apa yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Pasal 2, yaitu sebanyak 135 orang

TEMUAN KE 4

Sidang Tahunan MPR RI tidak diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR RI Tahun 1998 dan Tahun 1999. Sidang Tahunan MPR RI mulai diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR RI Tahun 2000. Namun, dalam peraturan terebut, Sidang Tahunan MPR RI tidak mengatur/memerintahkan perubahan undang-undang dasar, lihat petikan Peraturan Tata Tertib Tanun 2000 di bawah ini:

Pasal 50

….

(2). Sidang Tahunan Majelis adalah:

a. Sidang yang diselenggarakan setiap tahun sekali di antara dua masa Sidang Umum Majelis pada masa jabatan keanggotan Majelis yang bersangkutan.

b. Sidang yang diselenggarakan untuk mendengarkan dan membahas laporan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya atas pelaksanan putusan Majelis.

c. Sidang yang dapat menetapkan putusan Majelis lainnya.

Pasal 90

(1). Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah:

a. Perubahan Undang-Undang dasar;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Tampak sekali, antara kriteria Sidang Tahunan dan bentuk-bentuk putusan Majelis tidak selaras. Galibnya, berdasarkan Tata Tertib MPR RI Tahun 2000, Pasal 50, Sidang Tahunan MPR RI yang diselenggarakan untuk mengubah undang-undang dasar, tidak syah. Keculai bila butir c diubah menjadi: Sidang untuk menetapkan dan mengubah undang-undang dasar dan keputusan Majelis lainnya. Namun, perubahan seperti ini tidak dilakukan.

TEMUAN KE 5

Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Tap MPR RI No. XX/MPRS/1966; Tap MPR No. III/MPR/2000; kemudian diubah sebagaimana termaktub dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak menempatkan/mencatumkan bentuk putusan Majelis berupa Perubahan Undang-Undang Dasar seperti diatur dalam Tata Tertib MPR RI Tahun 2000 Pasal 90, sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Dengan demikian, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945 sebagai bentuk peraturan tertulis yang dipostulasikan setara dengan UUD 1945, menutut tata urutan perundang-undangan yang berlaku; tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk ditaati oleh segenap rakyat dan bangsa Indonesia dari Sambang sampai Merauke. Lantaran, tata urutan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengakui Perubahan Undang-Undang Dasar sebagai bentuk peraturan (konstitusi) di negeri ini.

Berdasarkan temuan ke 1, ke 2, ke 3 dan ke 4 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945 sekadar merupakan risalah Sidang Umum MPR RI tahun 1999 dan Risalah Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, 2001 dan 2002. Maka, tidak memiliki kekuatan hukum apa pun, kecuali dijalankan oleh kekuasaan belaka, seperti yang berlangsung sekarang ini. Ini berarti, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sudah bukan merupakan negara hukum sebagaimana diamantakan Pembukaan UUD 1945. Melainkan, sebagai negara kekuasaan. Mengingat, dalam menegakan aturan bernegara seperti dalam mengubah UUD 1945, MPR RI periode 1999-2004 tidak mengindahkan dan atawa mengabaikan semua bentuk peraturan yang berlaku.

Maka, cukup beralasan, bila perubahan UUD 1945 belum bisa ditrerima oleh sebagian (besar) rakyat Indonesia secara bulat; qonditio sine qua non tidak tercapai. Hal ini telah mengakibatkan krisis konstitusi/krisis ketatanegaraan yang bisa mengakibatkan runtuhnya NKRI. Hal ini mulai nampak, ketika Pancasila sebagai dasar negara diabaikan dalam setiap pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara termasuk pemerintah, kecuali sekadar gincu, semata.

Mengingat negara dalam kedaan krisis konstiusi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh MPR RI periode 1999-2004 dalam mengubah UUD 1945, sehingga rakyat dan bangsa Indonesia memiliki dua konstitusi, yaitu UUD 1945 yang syah secara hukum, namun tidak dijalankan penguasa dan UUD 1945 naskah perubahan yang tidak syah secara hukum, akan tetapi dijalankan penguasa. Maka, untuk mengatasinya:

1. Presiden RI seyogyanya mengeluarkan Maklumat Presiden yang menyatakan: NKRI sesungguhnya dalam keadaan krisis konstitusi/krisis ketatanegaraan, de situatie van het abnormaler recht dan menempatkan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945 sebagai “konvensi” ketatanegaraan yang bersifat sementara dan harus segera diakhiri dengan melakukan re-amandemen terhadap UUD 1945 (naskah asli) dengan teknik addendum oleh MPR RI dalam Sidang Khusus, yaitu Sidang Konstitusi. Bukan dalam Sidang Umum apalagi Sidang Tahunan.

Dalam sidang tersebut, materi Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945 dapat dibahas kembali; bila ada yang mengusulkannya. Selain itu, Pemerintah membentuk Komisi Konstitusi untuk menyusun grand design perubahan UUD 1945 (naskah asli) dan menyarankan pada masyarakat untuk membentuk Kaukus Konstitusi. Dengan demikian, re-amandemen UUD 1945 (naskah asli) menyertakan partisipasi masyarakat.

Selama hasil re-amandemen UUD 1945 (nasjah asli) belum ditetapkan MPR RI dan belum diundangkan dalam Lembaran Negara, segala peraturan dan badan-bandan negara yang diatur oleh perubahan UUD 1945 bisa disesuaikan untuk sementara waktu. Hal ini, sesuai dengan UUD 1945 (naskah asli) Aturan Peralihan, Pasal II, bahwa: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

2. Bila Presiden tidak berkenan mengeluarkan kebijakan tersebut, sementara aksi penolakan terhadap hasil perubahan UUD 1945 semakin massif dan intensif serta menimbulkan rechtsbewustzijn, kesadaran hukum rakyat yang demikian tinggi untuk tidak mengakui hasil perubahan UUD 1945. Maka, gerakan ekstra parlementer untuk mencabut Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945 bisa saja akan terjadi. Dalam pada itu, legitimasi lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang ada menurut perubahan UUD 1945, bisa dinon-aktifkan. Tak pelak, jalan revolusi menjadi pilihan.

Bagi sebagai orang mungkin mendengar kata ini akan sangat janggal apalagi kalau diucapkan, ”Subaltern”, sejenis binatang apakah itu, ataukah jenis pohon-pohonan yang saat ini sedang marak dijual belikan. Namun bila kita telusuri ternyata memiliki pemaknaan yang dalam, apalagi bila kata tersebut di terjemahkan diranah Indonesia yang nota bene sebagai negara ketiga dan merupakan empowering dari Negara-negara adikuasa.

Pemikiran Subaltern sebenarnya bukan serta merta muncul begitu saja, melainkan terlahir dari pemikiran seorang ahli teori post kolonial, dan lebih khusus dikenal sebagai ahli kajian subaltern (subaltern studies) yaitu Gayatri Chakravorty Spivak yang telah meluncurkan pemikiran “Can Subaltern Speak” pada tahun 1983.

Awal kemunculan istilah subaltern ini, digunakan oleh Antonio Gramsci sebagai penunjuk terhadap “kelompok inferior”, yaitu kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni kelas-kelas yang berkuasa. Seperti petani, buruh, dan kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki akses kepada kekuasaan “hegemonik” bisa disebut sebagai kelas subaltern.

Secara ringkas, Subaltern yang dimaksud oleh Guha atau yang lebih dikenal dengan nama Ranajit Guha, sejarawan India dari Subaltern Studies Group yang pernah menulis “On Some Aspects of the Historiography of Colonial India” (1982), dinyatakan bahwa subaltern adalah “mereka yang bukan elit”. Dan yang dimaksud elit adalah “kelompok-kelompok dominan, baik pribumi maupun asing”. Yang asing adalah pejabat-pejabat Inggris dan para pemilik industri, pedagang, pemilik perkebunan, tuan tanah, dan misionaris. Sedang para pribumi yang dalam tatanan kelas subaltern dibagi menjadi dua lapis, yaitu mereka yang beroperasi di tingkat nasional (pengusaha feodal, pegawai pribumi di birokrasi tinggi) dan mereka yang beroperasi di tingkat lokal dan regional (anggota kelompok-kelompok dominan)..

Bila sedikit mengutip apa yang pernah dinyatakan Hegel mengenai masyarakat sebagai gambaran dan persoalan masyarakat Subaltern, bahwa individu selalu saling berkontradiksi,bermediasi dan bernegasi terhadap masyarakat yang lain. Kalau individu tidak saling berkontradiksi,bernegasi dan bermediasi dengan masyarakatnya, maka tidak mungkin dapat menemukan dirinya sesungguhnya;sebaliknya masyarakat juga tidak dapat menjadi makin sempurna,tinggal seperti semula, tanpa perubahan apa-apa.

Hegel menambahkan bahwa, manusia dalam proses menyatakan dirinya ternyata menghadapi suatu dunia obyektif yang berada diluar dirinya,asing dan mengancam kediriannya tapi dunia itu ternyata dibutuhkannya, tanpa dunia obyektif itu,manusia tak mungkin berhasil menyatakan dirinya.Manusia tiba-tiba merasa bahwa dunia itu mengancam kediriannya,ia tidak boleh ditiadakan,karena meniadakannya sama dengan menghancurkan kedirian manusia sendiri. Maka masalahnya bukan menghancurkan dunia obyektif itu,rekonsiliasi dapat terwujud bila dunia obyektif merupakan obyektifikasi dari kedirian manusia.

Memahami pengertian Subaltern sebagai sebuah kajian sosiologis, ternyata bila didekatkan dengan kacamata komunikasi, menjadi fenomena menarik. Terlebih bila itu komunikasi massa. Karena ternyata dalam lapisan masyarakat Indonesia yang nota bene persentase lapisan masyarakat subaltern lebih tinggi dari non subaltern, dalam pola pemahaman ”hegemoni” informasi melalui media massa sangat jelas jurang pemisah yang terjadi, sehingga terkadang tidak dapat melihat dunia secara obyektif, namun lebih kepada sebuah wujud ancaman akan kediriannya, ketakutan bahkan histeria yang cenderung subyektif dan lebih mengedepankan unsur emosi buta ketimbang kekuatan rasionalitas.

Tidak heran bila pada media massa setiap hari sering kita temukan kekerasan massa, budaya amuk massa dan budaya  manusiawi lainnya yang menghiasi seluruh halaman surat kabar atau layar televisi masyarakat Indonesia, seperti yang baru-baru ini terjadi pada aksi kerebutan selepas pengumuman kenaikan BBM dan aksi pembubaran ajaran Ahmadyah di Indonesia. Pada media tersebut terlihat sebuah penggambaran yang fenomenal , dimana adanya ketegangan di tingkat vertical masyarakat.

Bila sedikit melompat pada media komunikasi yang digunakan saat ini dan mencoba memahaminya, jelas bahwa media komunikasi massa abad ini yang tengah digandrungi masyarakat adalah televisi. Joseph Straubhaar & Robert La Rose dalam bukunya Media Now, menyatakan; the Avarege Person spend 2600 Hours per years watcing TV or listening to radio. That,s 325 eight-hourdays, a full time job. We spend another 900 hours with other media, including, newpaper, books, magazines, music, film, home video, video games and the internet, that about hours of media use – more time than we spend on anything else, including working or sleeping (straubhaar & La Rose, 2004 : 3)

Dengan demikian dapat dibayangkan, betapa dahsyatnya media komunikasi massa tersebut, merambah pemikiran masyarakat subaltern di Indonesia. Dimana kita tahu bahwa masyarakat subaltern ini, kelompok-kelompok dominant yang memiliki kemandirian di bidang ekonomi namun mereka terpinggirkan akibat tidak memiliki akses yang kuat kepada kelompok masyarakat superior. Hal tersebut menjadikan mereka menciptakan independensi sendiri . Mau tak mau object yang sangat jelas adalah media massa,terutama sekali televisi.

Dengan TV, masyarakat Subaltern merasa terkoneksitas dengan masyarakat superior, sehingga apa yang dinyatakan ditelevisi merupakan hasil dari kebudayaan tinggi yang dihasilkan masyarakat superior. Akibatnya meski saat ini sudah banyak program TV yang muncul di Indonesia,tetap saja yang namanya “hegemoni media”, dimana pemirsa merasa terpengaruh dan sepakat terhadap realitas yang disampaikan media akan ada.

Sangat mengerikan dirasa , ketika masyarakat subaltern tersebut membenarkan apa yang disampaikan oleh media televisi sebagai wujud “kesetaraan” terhadap masyarakat superior. Karena rasionalitas dan akal sehat yang terkadang menjadi penentu dalam berbagai keputusan di kalangan masyarakat subaltern, terkadang tidak berlaku lagi tertimbun oleh pembenaran-pembenaran yang terlahir akibat, keinginan “kesetaraan” dengan masyarakat superior. Oleh sebab itu sebagai sebuah Negara yang dominasi masyarakatnya adalah masyarakat Subaltern, seharusnya sangqat sadar akan pengaruh media massa khususnya televisi terhadap masyarakat subaltern tersebut.

Karena secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan pemirsanya terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari (Gamble, Teri and Michael. Communication works. Seventh edition.)

Pertama, media memperlihatkan pada kahalayaknya bagaimana standar hidup layak bagi seorang manusia, dari sini khalayak menilai apakah lingkungan mereka sudah layak, atau apakah ia telah memenuhi standar itu – dan gambaran ini banyak dipengaruhi dari apa yang kahalayak lihat dari media.

Kedua, penawaran-penawaran yang dilakukan oleh media bisa jadi mempengaruhi apa yang khalayak inginkan, sebagai contoh media mengilustrasikan kehidupan keluarga ideal, dan khalayak mulai membandingkan dan membicarakan kehidupan keluarga tersebut, dimana kehidupan keluarga ilustrasi itu terlihat begitu sempurna sehingga kesalahan mereka menjadi menu pembicaraan sehari-hari khalayak, atau mereka mulai menertawakan prilaku tokoh yang aneh dan hal-hal kecil yang terjadi pada tokoh tersebut.

Ketiga, media visual dapat memenuhi kebutuhan khalayak akan kepribadian yang lebih baik, pintar, cantik/ tampan, dan kuat. Contohnya anak-anak kecil dengan cepat mengidentifikasikan mereka sebagai penyihir seperti Harry Potter, atau putri raja seperti tokoh Disney. Bagi pemirsa dewasa, proses pengidolaan ini terjadi dengan lebih halus, mungkin remaja ABG akan meniru gaya bicara idola mereka, meniru cara mereka berpakaian. Sementara untuk orang dewasa mereka mengkomunikasikan gambar yang mereka lihat dengan gambaran yang mereka inginkan untuk mereka secara lebih halus. Mungkin saat kita menyisir rambut kita dengan cara tertentu kita melihat diri kita mirip “gaya rambut era 60 an atau era 80, atau menggunakan kacamata a’la 60 dan 80 an yang sangat “boros kaca” (besar-besar)

Keempat, bagi remaja dan kaum muda, mereka tidak hanya berhenti sebagai penonton atau pendengar, mereka juga menjadi “penentu”, dimana mereka menentukan arah media populer saat mereka berekspresi dan mengemukakan pendapatnya.

Pengaruh inilah yang saat ini menjadi pergeseran masyarakat subaltern dalam memperjuangkan posisinya sebagai bagian dari masyarakat independen, sementara disisi yang lain mereka tidak sadar bahwa hal tersebut adalah ”permainan” dari masyarakat superior dalam menciptakan hegemoni baru dilapis masyarakat tersebut.

* Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi, Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama)